Desa Jarum

Dusun I, Jarum, Kec. Bayat, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57462

Hari Ini

Memuat...

Administrasi Pertanahan

Layanan Administrasi Pertanahan merupakan layanan Pemerintah Desa Gubug untuk membantu masyarakat dalam pengurusan administrasi yang berkaitan dengan tanah, seperti surat keterangan tanah, surat keterangan kepemilikan/penguasaan tanah, riwayat tanah, dan dokumen pendukung administrasi pertanahan lainnya sesuai kewenangan desa.

Persyaratan

  • Fotokopi KTP pemohon
  • Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
  • Bukti kepemilikan atau penguasaan tanah
  • SPPT/PBB tahun berjalan apabila diperlukan
  • Dokumen atau surat tanah sebelumnya apabila ada
  • Surat pengantar dari RT/RW apabila diperlukan
  • Dokumen pendukung lainnya sesuai jenis layanan

Cara Pengajuan

  1. Siapkan dokumen persyaratan sesuai keperluan.
  2. Datang ke Kantor Desa Gubug pada jam pelayanan.
  3. Sampaikan jenis administrasi pertanahan yang ingin diajukan.
  4. Serahkan dokumen kepada petugas untuk diperiksa.
  5. Petugas melakukan verifikasi data dan dokumen.
  6. Pemohon melengkapi berkas apabila terdapat kekurangan.
  7. Proses administrasi dilakukan sesuai kewenangan Pemerintah Desa.

Mekanisme Pengurusan

Pemohon → Pengajuan Berkas → Pemeriksaan Dokumen → Verifikasi Data & Riwayat Tanah → Pemeriksaan/Validasi Lapangan Jika Diperlukan → Proses Administrasi → Penandatanganan → Dokumen Diserahkan kepada Pemohon

Jenis Layanan

  • Surat Keterangan Tanah
  • Surat Keterangan Penguasaan Tanah
  • Surat Keterangan Riwayat Tanah
  • Surat Keterangan Tidak Sengketa
  • Administrasi terkait jual beli/peralihan tanah
  • Surat keterangan atau dokumen pertanahan lainnya sesuai kewenangan desa

Informasi Penting

  • Pastikan data pemilik, lokasi, luas, dan batas-batas tanah sesuai dengan dokumen yang dimiliki.
  • Bawa dokumen asli apabila diperlukan untuk proses verifikasi.
  • Untuk layanan yang berkaitan dengan sertifikat, pendaftaran tanah, atau perubahan data sertifikat, proses selanjutnya menjadi kewenangan instansi pertanahan/BPN.
  • Apabila terdapat sengketa atau perbedaan data kepemilikan, proses dapat memerlukan pemeriksaan dan dokumen tambahan.
  • Persyaratan dapat berbeda sesuai jenis layanan pertanahan yang diajukan.